KORAN-FAKTA.ID — Membludaknya jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kabupaten Garut. Kondisi tersebut mendorong DPRD bersama manajemen rumah sakit membahas langkah konkret untuk mengatasi kepadatan pasien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan pada Senin (28/9/2026). Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari keterbatasan tempat tidur, percepatan pelayanan pasien, hingga kebutuhan penambahan fasilitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Asep Rahmat, mengatakan kondisi Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang rawat inap RSUD dr. Slamet saat ini telah melampaui kapasitas ideal.
Menurut Asep, IGD RSUD dr. Slamet memiliki kapasitas 47 tempat tidur. Namun, jumlah pasien yang harus ditangani dapat mencapai lebih dari 90 orang.
“Kapasitas yang dimiliki memang terbatas. Misalnya di UGD kapasitasnya 47 tempat tidur, namun kenyataannya pasien mencapai 90-an orang. Otomatis dampaknya ada ketidaknyamanan bagi pasien,” ujar Asep.
Meski terjadi kepadatan, Asep memastikan pelayanan medis tetap diupayakan berjalan secara optimal. Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah ketimpangan antara jumlah pasien dan ketersediaan fasilitas.
“Kami pastikan pelayanan tidak berkurang, cuma kenyamanan saja yang terganggu karena fasilitas yang ada sedang diusahakan dan direncanakan penambahannya,” katanya.
Percepat Perputaran Pasien
Direktur RSUD dr. Slamet Garut, dr. Inge Andriani Heriawan, mengatakan lonjakan pasien tidak hanya terjadi di RSUD dr. Slamet, tetapi juga dirasakan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut.
RSUD dr. Slamet saat ini memiliki 383 tempat tidur rawat inap. Dengan keterbatasan tersebut, manajemen rumah sakit berupaya mempercepat perputaran pasien atau bed turnover agar kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan ruang transisi bagi pasien baru sebelum mendapatkan kamar rawat inap. Di ruang tersebut, pasien tetap mendapatkan terapi dan penanganan sesuai instruksi dokter spesialis.
Manajemen juga mempercepat kunjungan dokter pada pagi hari. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses kepulangan pasien yang telah dinyatakan diperbolehkan pulang, termasuk penyelesaian administrasi.
Selain itu, rumah sakit menyiapkan ruang transit bagi pasien yang sudah diperbolehkan pulang tetapi masih menunggu obat atau penjemputan keluarga.
Dengan mekanisme tersebut, tempat tidur di ruang rawat inap dapat segera digunakan oleh pasien berikutnya.
“Kami berusaha keras tidak menolak pasien. Karena menambah ruangan tidak bisa serta-merta karena harus memenuhi izin operasional dan kelengkapan sarana, maka fokus kami saat ini adalah mempercepat perputaran pasien,” jelas dr. Inge.
Kebutuhan Tempat Tidur Masih Tinggi
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menyoroti kesenjangan antara kebutuhan tempat tidur rumah sakit dan kapasitas yang tersedia.
Ia menyebut kebutuhan ideal tempat tidur di Kabupaten Garut mencapai sekitar 2.900 unit. Sementara itu, RSUD dr. Slamet saat ini baru memiliki 383 tempat tidur.
Rencana penambahan 80 tempat tidur dari Kementerian Kesehatan nantinya akan meningkatkan kapasitas RSUD dr. Slamet menjadi 463 tempat tidur. Namun, penambahan tersebut tetap membutuhkan kesiapan bangunan dan fasilitas pendukung.
Menurut Yudha, persoalan kepadatan pasien tidak cukup diselesaikan melalui pembenahan manajemen pelayanan. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat pengembangan fasilitas kesehatan.
Salah satu fasilitas yang dinilai mendesak adalah Catheterization Laboratory (Cath Lab), yakni fasilitas medis yang digunakan untuk menangani berbagai kondisi penyakit jantung, termasuk tindakan pemasangan stent atau ring jantung.
Yudha mengatakan keterbatasan fasilitas tersebut membuat sejumlah pasien serangan jantung dari Garut harus dirujuk ke Bandung.
“Banyak pasien serangan jantung dari Garut yang dirujuk ke Bandung karena di sini belum ada fasilitas pemasangan ring jantung. Jika kita punya Cath Lab, pendapatan RS akan meningkat dan rujukan keluar bisa diminimalisir,” ungkapnya.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Garut mempertimbangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), untuk mendukung peningkatan fasilitas rumah sakit.
Menurut Yudha, penguatan infrastruktur kesehatan juga dapat memperkuat kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian dari pembahasan. Salah satu langkah yang direncanakan adalah pelatihan Service Excellent bagi tenaga kesehatan dan jajaran rumah sakit.
Pelatihan tersebut diharapkan dapat membangun budaya pelayanan yang lebih ramah, komunikatif, dan mengedepankan empati terhadap pasien serta keluarga.
Penguatan komunikasi internal antara manajemen dan pegawai juga dinilai penting untuk mencegah miskomunikasi yang berpotensi mengganggu pelayanan.
Yudha mengajak masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan maupun masukan secara langsung kepada manajemen RSUD dr. Slamet. Menurutnya, masukan dari masyarakat diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan.
Sinergi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Garut, dan manajemen RSUD dr. Slamet diharapkan dapat menghasilkan perbaikan, baik dari sisi kapasitas fasilitas maupun mutu pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, persoalan lonjakan pasien tidak hanya ditangani melalui langkah jangka pendek, tetapi juga menjadi momentum untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut secara berkelanjutan. (**)
