Bupati Garut Pastikan Anggaran Diprioritaskan untuk Layanan Dasar dan Ekonomi

KORAN-FAKTA.ID – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memastikan pengelolaan anggaran daerah akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2025–2026 dan KUA-PPAS TA 2027 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (13/8/2026).

Bupati menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kita menyadari bahwa pelaksanaan APBD TA 2026 berlangsung dalam kondisi yang dinamis. Perkembangan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan utama kami dalam melakukan penyesuaian kebijakan anggaran,” ujar Bupati Garut.

Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Bupati menegaskan pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD.

“Sementara itu, dalam proyeksi kondisi fiskal yang penuh tantangan di tahun-tahun mendatang, kita perlu semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan prioritas,” tegasnya.

Bupati memastikan anggaran akan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Prioritas tersebut mencakup pemerataan akses layanan dasar serta peningkatan produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri potensial.

Terakhir, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut atas sinergi, masukan, serta koreksi selama proses pembahasan penyesuaian kebijakan anggaran.