KORAN-FAKTA.ID – Bertempat di aula lantai tiga Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Komisi IV DPRD Garut mengadakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS, RSUD dr. Slamet Garut, dan RSUD Malangbong pada Selasa (7 Januari 2024). Agenda rapat ini membahas peningkatan kepesertaan BPJS serta penambahan anggaran kesehatan.
Anggota DPRD Komisi IV dari Fraksi PDIP, Yudha Puja Turnawan, seusai menghadiri rapat koordinasi tersebut menyampaikan bahwa rapat kerja ini membahas beberapa hal penting. “Kami baru saja melaksanakan rapat kerja dengan sejumlah pemangku kepentingan. Dinas Kesehatan memaparkan adanya rencana peningkatan kapasitas kepesertaan BPJS karena adanya penambahan anggaran,” ujar Yudha.
Ia menambahkan, anggaran yang semula Rp102 miliar kini mengalami peningkatan menjadi Rp147 miliar. Salah satu sumbernya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) di bidang kesehatan yang akan digunakan untuk membayar iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga memungkinkan adanya peningkatan jumlah peserta BPJS.
Selain itu, Yudha menyoroti kekurangan jumlah tempat tidur (bed) rawat inap di Kabupaten Garut. “Saat ini, seluruh rumah sakit di Garut hanya memiliki 1.100 tempat tidur, sementara kebutuhan mencapai 2.700 tempat tidur. Jadi, masih ada kekurangan 1.600 tempat tidur,” ungkapnya.
Pada tahun 2025, pihaknya ingin mempercepat pengoperasian RS Malangbong dan RS Limbangan. Salah satu langkahnya adalah memanfaatkan Dana Hasil Cukai Rokok dan DAU di bidang kesehatan untuk meningkatkan fasilitas di kedua rumah sakit tersebut.
“Untuk RS Malangbong, total Dana Hasil Cukai Rokok dan DAU yang dialokasikan mencapai Rp14 miliar, sedangkan untuk RS Limbangan sebesar Rp7 miliar. Totalnya Rp21 miliar akan digunakan untuk memenuhi standar fasilitas di kedua rumah sakit agar dapat segera beroperasi. Misalnya, RS Malangbong yang saat ini hanya memiliki 35 tempat tidur akan ditambah menjadi 50 tempat tidur, sehingga BPJS bisa bekerja sama dengan rumah sakit ini,” jelas Yudha.
Yudha juga menegaskan pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan yang ada. “Meskipun nantinya kedua rumah sakit beroperasi, hanya akan ada tambahan 150 tempat tidur, yaitu 100 di RS Malangbong dan 50 di RS Limbangan. Ini bagian dari upaya mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki APBD kita,” tuturnya.
Menurut Yudha, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS, serta pihak RSUD dr. Slamet dan RS Malangbong juga sangat penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Sinergi ini penting, baik untuk layanan BPJS, pendampingan oleh Dinas Sosial, maupun program-program lainnya. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS atau bahkan tidak mampu membiayai kebutuhan dasar saat menunggu keluarganya dirawat. Anggaran ini harus diprioritaskan untuk membantu mereka,” pungkasnya (J Wan)
