Tindak Lanjuti Hasil Temuan BBPMP, Disdik Garut Akan Lakukan Verifikasi Data 11 Ribu Anak Tidak Sekolah dan Drop Out

KORAN-FAKTA.ID – Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menindaklanjuti data yang diterima dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) terkait jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) dan siswa Drop Out (DO) di wilayah Garut. Data tersebut mencatat sekitar 11 ribu anak di Garut yang tidak melanjutkan pendidikan dari jenjang SD ke SMP maupun dari SMP ke jenjang selanjutnya.

Menurut Asep, data ini perlu diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan validitasnya sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut.

“Data ini kami terima dari BBPMP, tapi perlu diverifikasi lagi kebenarannya. Karena jumlahnya cukup besar, sekitar 11 ribuan anak yang terdiri dari ATS dan DO di jenjang SD dan SMP,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan, Asep Wawan, yang akrab disapa Pak Aswan, saat ditemui sejumlah media di Aula Bank BJB Lantai 3, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota.

Asep menjelaskan, kategori anak yang tidak sekolah terdiri dari beberapa kelompok: anak yang drop out (DO) atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar, anak yang lulus SD namun tidak melanjutkan ke SMP, serta anak yang belum pernah sekolah sama sekali.

“DO itu artinya anak tersebut tidak tuntas menyelesaikan sekolahnya, misalnya tidak selesai di SD atau SMP. Sedangkan yang lulus tapi tidak melanjutkan, itu artinya mereka tamat SD tapi tidak melanjutkan ke SMP,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti data tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akan mengerahkan para Koordinator Wilayah (Korwil) dan unsur pengawas untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

“Kami akan mengumpulkan para Korwil dan pengawas untuk menelusuri data ini. Penting untuk mengetahui alasan mengapa anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah. Apakah karena faktor ekonomi, sosial, atau lainnya,” kata Asep.

Upaya verifikasi ini menjadi langkah awal sebelum Dinas mengambil kebijakan penanganan lebih lanjut terkait anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Diharapkan, setelah proses verifikasi selesai, program penanganan dapat dirancang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. (*)