KORAN-FAKTA.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan sosial dan kesehatan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan pendaftaran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta penguatan berbagai program penanganan masalah sosial di Kabupaten Garut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, dr. Hj. Marlinda Siti Hana, M.K.M., menjelaskan bahwa saat ini Dinsos Garut memanfaatkan aplikasi Polinda sebagai salah satu kanal pendaftaran BPJS PBI bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 5.
Menurutnya, kuota pendaftaran melalui aplikasi tersebut dibatasi sebanyak 10 pendaftar setiap hari. Meski demikian, Dinsos Garut memastikan tetap memberikan pelayanan dan memfasilitasi setiap warga yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan.
“Siapa pun yang datang, saya bersama jajaran berkomitmen melayani dengan sebaik-baiknya. Kami tidak pernah membeda-bedakan perlakuan terhadap warga masyarakat Garut,” ujar dr. Marlinda saat diwawancarai awak media seusai menghadiri kegiatan ekspose di Pendopo Garut, Jumat (6/11/2026).
Verifikasi dan Validasi untuk Memastikan Bantuan Tepat Sasaran
Menanggapi adanya penyesuaian atau penonaktifan status kepesertaan BPJS PBI bagi sebagian warga, dr. Marlinda menjelaskan bahwa masyarakat yang memenuhi persyaratan teknis tetap dapat mengajukan pendaftaran kembali.
Untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan, Dinsos Garut melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan atau ground check.
Proses verifikasi dan validasi (verval) tersebut dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, warga tercatat dalam kelompok desil 6 hingga 10, tetapi berdasarkan kondisi faktual di lapangan memiliki tingkat kesejahteraan yang setara dengan kelompok desil 1 hingga 5.
“Proses verval di lapangan ini sangat penting sebagai dasar akuntabilitas kami, termasuk saat pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa seperti BPK, agar pertanggungjawaban anggaran daerah benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, durasi pelaksanaan verifikasi dan validasi bergantung pada beban kerja TKSK di masing-masing kecamatan. Apabila petugas tidak sedang menjalankan tugas lapangan lainnya, proses pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
Peduli Hebat, Integrasikan Pelayanan Sosial dan Kesehatan
Selain pelayanan BPJS PBI, Pemerintah Kabupaten Garut juga mengembangkan program penanganan masalah sosial dan kesehatan secara terintegrasi.
Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dari Kementerian Sosial diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui layanan Lapar Duhama, yang kemudian dikembangkan menjadi Peduli Hebat.
Program tersebut bertujuan membantu masyarakat miskin dalam mengakses berbagai kebutuhan pelayanan sosial, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), penanganan kedaruratan medis di rumah sakit, hingga fasilitasi penjaminan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran untuk penjaminan kesehatan ditempatkan pada Dinas Kesehatan. Sementara itu, Dinas Sosial berperan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kelayakan masyarakat di lapangan.
Dr. Marlinda juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Garut, serta DPRD Kabupaten Garut yang terus berkomitmen mengalokasikan anggaran prioritas untuk perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat.
Melalui berbagai program tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Garut berharap akses pelayanan sosial dan kesehatan semakin mudah dijangkau, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh perlindungan dan bantuan secara adil, transparan, serta tepat sasaran. (*)
