KORAN-FAKTA.ID – Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Garut yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar dialog bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan RSUD dr. Slamet Garut. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Kantor Dinkes Garut, Jalan Proklamasi, Kabupaten Garut, Rabu (25 Februari 2026).
Dialog interaktif tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Garut dr. Hj. Lely Yuliani, M.M., Direktur UOBK RSUD dr. Slamet dr. Inge Andriani Heriawan, M.Si., M.K.M., serta Sekretaris Dinas Kesehatan Yodi Sirojudin, S.Si., M.H.Kes.
Kepala Dinas Kesehatan Garut menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut.
“Intinya, mereka memberikan masukan kepada kami agar pelayanan bisa lebih optimal, baik melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia maupun peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan di berbagai fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga diminta untuk terus memperbarui informasi terkait capaian program kesehatan agar mahasiswa mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga memperkuat pengawasan dan pemberdayaan masyarakat agar angka kesakitan dapat ditekan.
“Upaya promotif dan preventif harus terus kami optimalkan,” katanya.
Ia menjelaskan, pada 2025 angka stunting di Kabupaten Garut berada di 14,2 persen, lebih rendah dari target 19 persen. Selain itu, capaian program CKG telah melampaui target nasional, yakni 42 persen dibandingkan target nasional 36 persen. Angka kematian bayi juga mengalami penurunan.
Namun demikian, masih terdapat tantangan pada angka kematian ibu yang mengalami peningkatan akibat berbagai faktor, di antaranya kehamilan usia terlalu muda, kehamilan di atas usia 35 tahun, serta persoalan sosial yang menyebabkan ibu hamil tidak melakukan kontrol rutin sehingga berisiko mengalami komplikasi.
“Masalah ini harus kami tangani melalui kolaborasi dengan berbagai instansi dan pihak terkait,” jelasnya.
Dinas Kesehatan bersama pihak rumah sakit, lanjutnya, berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan kesehatan serta membuka ruang bagi masukan masyarakat, khususnya mahasiswa, guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.
“Komitmen kami adalah terus berupaya memperbaiki pelayanan. Masukan dari masyarakat, terutama mahasiswa, sangat kami harapkan demi pelayanan kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Slamet menambahkan bahwa keterbatasan jumlah tempat tidur (bed) saat ini disesuaikan dengan regulasi dan penilaian BPJS Kesehatan.
“Tahun ini ada anggaran dari APBD untuk penambahan ruang ICU. Hal itu menjadi modal bagi kami untuk menambah kapasitas layanan yang akan berdampak pada penambahan sekitar 80 tempat tidur. Insyaallah, akhir tahun atau paling lambat awal Januari 2027 sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Aliansi Cipayung Plus Garut yang juga Ketua PMII Garut, Adrian Hidayat, menyampaikan bahwa secara indikator kinerja, capaian Dinas Kesehatan dinilai cukup baik, namun angka statistik tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur.
“Di lapangan kami masih menemukan berbagai persoalan pelayanan. Karena itu, apa yang disampaikan hari ini bukan sesuatu yang final. Realitas di masyarakat masih perlu banyak perbaikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa momentum ini menjadi dorongan untuk melakukan pembenahan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik, termasuk terkait fasilitas, alat kesehatan, ketersediaan obat, dan kepastian status layanan kesehatan.
Menurutnya, dialog tersebut juga merupakan bagian dari refleksi Hari Jadi Garut (HJG) ke-213, dengan sektor kesehatan menjadi prioritas awal sebelum menyoroti persoalan lain, seperti pertanahan dan permukiman.
Perwakilan HMI, Yusuf, menambahkan bahwa dalam forum dialog tersebut pihaknya menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta respons tertulis atas rekomendasi yang disampaikan, penyusunan peta jalan (roadmap) perbaikan layanan dengan indikator terukur, serta membuka akses data dan informasi publik terkait capaian program kesehatan secara berkala.
“Ini bukan akhir. Kami akan terus menjadi mitra kritis bagi Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Kami memberi waktu tiga bulan untuk melihat perkembangan. Jika tidak ada kemajuan signifikan, kami akan menempuh langkah advokasi lanjutan atau parlemen kejalan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan GMNI, Fazha, menyoroti persoalan program PTSL yang dinilai masih menyisakan berbagai masalah di masyarakat meskipun secara laporan administratif telah mencapai target.
“Bagi kami, capaian angka bukanlah hasil akhir. Hasil yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasa nyaman, adil, dan hak-haknya benar-benar terpenuhi,” ujarnya.
Aliansi Cipayung Plus menegaskan akan terus mengawal berbagai isu strategis, baik di sektor kesehatan, pertanahan, maupun permukiman, sesuai kajian masing-masing organisasi. (J Wan)
![Iklan 13](https://koran-fakta.id/wp-content/uploads/2025/12/hjg-sukagalih.png"")
