Anggota DPRD Garut Soroti Tidak Adanya Usulan Perbaikan Rumah Bagi Warga Terdampak Bencana Hidrometeorologi

KORAN-FAKTA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil rapat bersama BPBD Garut yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Dalam keterangannya, Yudha mengungkapkan bahwa pada 18 April Kabupaten Garut telah menetapkan Tanggap Darurat bahwa semua Dinas bisa mengajukan dari BTT. Namun saat rapat tidak terdapat usulan perbaikan rumah warga yang terkena longsor, padahal dalam masa tanggap darurat pada Desember 2025, alokasi untuk perbaikan hunian sebenarnya diperbolehkan.

“Faktanya, tidak ada usulan dari Disperkim untuk perbaikan rumah, hanya fokus pada perbaikan sarana yang terdampak longsor. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti untuk perbaikan lahan- lahan pesawahan rusak termasuk di wilayah Desa Suci, tidak diusulkan. sementara kebutuhan mendesak seperti itu dan tempat tinggal warga justru terabaikan.

Menurut Yudha, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam penentuan prioritas anggaran. Ia mempertanyakan dasar kebijakan yang tidak mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Saya mempertanyakan, di mana keberpihakan kepada masyarakat lemah? Terutama lansia yang tidak mungkin lagi memiliki kemampuan untuk memperbaiki rumahnya sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yudha juga mengkritik adanya beban tambahan kepada pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan seperti pesona budaya, tanpa dukungan anggaran yang memadai.

“Saya tidak menolak kegiatan pesona budaya, tetapi jangan sampai pemerintah kecamatan dibebani tanpa anggaran. Mereka diminta membuat berbagai kegiatan, bahkan patung raksasa, sementara tidak ada dukungan dana dari pemerintah,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya mengkomunikasikan persoalan ini secara langsung kepada Sekretaris Daerah dan Bupati Garut untuk meminta penjelasan serta mendorong adanya evaluasi kebijakan.

Selain itu, Yudha juga menyoroti masih adanya sisa anggaran seperti BTT yang diperkirakan mencapai sekitar Rp.20 miliar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu kelompok rentan.

“Kalau anggaran terbatas, setidaknya prioritaskan lansia dan kelompok rentan. Jangan semuanya disamaratakan. Ada yang masih produktif, tapi lansia tidak punya pilihan,” jelasnya.

Yudha berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan peninjauan ulang terhadap skala prioritas anggaran, agar lebih berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat terdampak bencana.

“Ini bukan hanya soal program, tapi soal keberpihakan. Pemerintah harus hadir untuk yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (J Wan)