KORAN-FAKTA.ID , GARUT – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengapresiasi pelaksanaan program SMK Go Global yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Royale Marine. Program ini diharapkan mampu mempersiapkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil, kompeten, serta mendapatkan perlindungan dalam proses bekerja di luar negeri.
Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia pada KP2MI, Abri Danar Prabawa, S.E., M.P.A., seusai menghadiri pembukaan Pelatihan Program SMK Go Global yang dilaksanakan PT Royale Marine di Gedung Pendopo Garut, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (11/11/2026).
Abri Danar menyampaikan terima kasih kepada PT Royale Marine dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para pekerja migran Indonesia yang terampil, kompeten, dan terlindungi. Kami berharap program ini memberikan manfaat bagi para pencari kerja, khususnya masyarakat Kabupaten Garut yang memiliki minat untuk bekerja ke luar negeri,” ujar Abri Danar.
Ia menjelaskan, melalui program SMK Go Global, pemerintah memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
“Untuk hari ini, sesuai jadwal, pelatihan dibuka bagi 100 orang peserta. Ini menjadi sebuah apresiasi bagi kami. KP2MI mendukung program Pemerintah Kabupaten Garut yang ingin memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan bekerja, salah satunya di luar negeri,” ungkapnya.
Ke depan, KP2MI akan meningkatkan kerja sama secara berkesinambungan guna memastikan seluruh tahapan persiapan calon pekerja migran, mulai dari pelatihan, proses penempatan, hingga kepulangan ke Tanah Air, berjalan sesuai prosedur dan memberikan hasil yang diharapkan.
Abri Danar juga menegaskan pentingnya mempersiapkan calon pekerja migran secara matang agar tidak muncul persoalan dalam proses penempatan maupun selama bekerja di luar negeri.
Melalui program SMK Go Global, pihaknya berharap pekerja migran Indonesia semakin dikenal sebagai tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta daerah asalnya.
Ia menambahkan, peserta program SMK Go Global berasal dari kalangan masyarakat umum, khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara nasional, program tersebut ditargetkan menjangkau sebanyak 500 ribu orang hingga tahun 2029.
Program ini diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat memasuki pasar kerja global. Selain itu, KP2MI memastikan aspek perlindungan dan penempatan pekerja migran tetap mengedepankan keamanan serta ketentuan yang berlaku.
Abri Danar juga mengimbau masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri agar memastikan legalitas lembaga penyalur dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.
“Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk rekan-rekan media, untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur yang resmi dan prosedural,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Nia Gania Karyana, menjelaskan bahwa program SMK Go Global telah diluncurkan secara nasional beberapa bulan sebelumnya oleh Menteri KP2MI.
Menurutnya, pada tahap pertama Kabupaten Garut mendapatkan alokasi sebanyak 120 peserta. Sementara kegiatan yang dilaksanakan saat ini merupakan gelombang kedua dengan pola pelaksanaan yang berbeda, yakni melalui kerja sama KP2MI dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
“Ini gelombang kedua, hanya polanya agak berbeda. KP2MI bekerja sama dengan LPK, salah satunya LPK Royale Marine. Sebelumnya, ada LPK Nusantara yang sudah kami buka. Atas nama Pemerintah Kabupaten Garut, kami mengucapkan terima kasih kepada KP2MI dan LPK yang tergabung dalam gelombang kedua program SMK Go Global ini,” tutur Nia Gania.
Ia menilai program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam mempersiapkan dan menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia melalui proses yang aman dan sesuai ketentuan.
Nia Gania juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi lowongan kerja di luar negeri sebelum memastikan kebenaran dan legalitas lembaga yang menawarkan pekerjaan tersebut.
Masyarakat yang membutuhkan informasi maupun konsultasi terkait prosedur bekerja di luar negeri dapat berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Garut. Hal ini penting untuk memastikan LPK yang dipilih memiliki legalitas resmi sehingga proses pelatihan dan penempatan pekerja migran dapat berjalan aman.
Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Royale Maju Insani sekaligus Founder LPK Royale Marine Internasional, Asep Rahman, A.Md.Par., S.Pd., menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk terlibat dalam program tersebut.
Ia mengatakan, keterlibatan LPK Royale Marine merupakan hasil proses seleksi yang dilakukan oleh pihak kementerian. Tidak semua lembaga pelatihan dapat menjalin kerja sama dengan kementerian maupun pemerintah daerah.
“LPK Royale Marine terpilih melalui proses seleksi. Tidak semua lembaga bisa berkolaborasi dengan kementerian atau pemerintah daerah. Intinya, lembaga harus siap, baik dari sisi administrasi maupun perizinan sebagai payung hukum. Artinya, kami telah melalui seleksi untuk melaksanakan program SMK Go Global,” jelas Asep Rahman.
Asep menerangkan, pelatihan yang dilaksanakan Royale Marine di Kabupaten Garut berfokus pada bidang perhotelan dan kapal pesiar. Ia berharap, selain melalui program pemerintah, LPK Royale Marine juga dapat membuka kesempatan pelatihan reguler yang lebih luas bagi masyarakat Garut secara mandiri.
Menurutnya, program SMK Go Global menjadi stimulus bagi lembaga pelatihan untuk memperluas akses peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya bagi lembaga yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki akreditasi sesuai ketentuan.
“Bagi kami, program ini merupakan stimulus. Ketika ada anggaran dan kesempatan yang belum bisa dilaksanakan oleh lembaga yang belum terakreditasi, kami diberikan amanah. Tentu amanah ini akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” pungkas Asep Rahman.(*)
