KORAN-FAKTA.ID,- Meski diguyur hujan namun tidak menyurutkan antusias warga masyarakat Kelurahan Kotakulon Kecamatan GarutKota untuk mengikuti Reses Masa Sidang I Tahun 2023. Salah satunya yang dilaksanakan Anggota DPRD Garut dapil satu dari Fraksi PDI-Perjuangan, Yudha Puja Turnawan.
Hari pertama Masa Reses Sidang I Tahun 2023 kali ini, Selasa (24 Januari 2023) Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan dilaksanakan di lapang voliball Kampung Dayeuhandap RW.02 Kelurahan Kotakulon Kecamatan GarutKota Kabupaten Garut Jawa Barat
Usai kegiatan Reses, Yudha Puja Turnawan menyampaikan Alhamdulillah walaupun dengan suasana hujan yang tidak berhenti warga perwakilan dari LPM, Pokmas, kader posyandu kader PKK dan dari RW-RW hadir, mereka antusias menyampaikan aspirasinya
Menurut Yudha kenapa melaksanakan titik pertama reses masa sidang I tahun 2023 di KotaKulon, karena Lingkungan yang sangat padat dan saya berkali-kali baksos di sini dengan masyarakat gotong royong baik urusan sedimentasi Sungai kemudian juga Rutilahu
“makanya saya memutuskan reses dan mengundang Bappeda Garut yang dihadiri Pak Asep Nugraha Kabid Litbang, saya meminta nanti agar kamus usulan-usulan ini bisa masuk ke dalam esipd saya dan RKPD agar secara detail, tidak tercoret dalam verifikasi validasi,” tuturnya
Ia pun lebih jauh menyampaikan barusan terkait aspirasi khusus di sini mereka meminta ada perbaikan SubDAS Cimaragas, sebetulnya Subdas Cimaragas ini saya sudah sidementasi kita sudah gotong royong tahun lalu dan sekarang pendangkalannya makin parah Ini membutuhkan kajian teknis dari Dinas PUPR
” karena anggaran yang tidak sedikit juga, makanya nanti mungkin saya dengan Bappeda akan konsultasi dengan PUPR berbicara terkait sedimentasi Subdas Cimaragas yang bisa ketika waktu hujan menyebabkan banjir,” ujarnya
Selain itu juga jalan raya dayeuhandap raya ini dari Jalan utama ke sini tidak ada drainase, ini menjadi penting juga ini kan pemukiman padat penduduk ketika hujan karena ketidak adaan drainase akhirnya meluap ke rumah-rumah.
kemudian juga Rutilahu, disini beberapa kali swadaya gotong royong pernah juga mengalokasikan dari aspirasi 3 rumah tapi ternyata tidak cukup. karena masih banyaknya rumah tidak layak huni
“saya nanti meminta pemerintah daerah untuk pengetasan perkotaan, karena sebenarnya ini di undang-undang Pemerintahan Daerah, bahwa sarana perkotaan itu Kelurahan, yang namanya edintitas kelurahan itu menjadi prioritas SKPD,” ungkap Yudha
Tadi pun dari juga ada dari sekretaris LPM kota Kulon banyak warga yang BPJS nonaktif, tentu ini kita akan telusuri kalau kemudian BPJS PBI APBN kita akan usahakan mutasi ke BPJS PBI APBD Garut Karena untuk 2023 ini ada penambahan jumlah warga tidak mampu yang dibiayai oleh APBD Garut sekitar 100.000, sehingga ketika nanti banyak yang nonaktifkan. karena memang nonaktif ini setelah kerja ketika rapat dengan BPJS Garut memang sekitar hampir 300.000 dari 1,4 juta warga Garut yang dibayar oleh pemerintah pusat.
“ini akan menjadi komitmen saya juga berbicara BPJS karena pesertaan BPJS juga masih rendah kita baru 83% warga Garut yang memiliki BPJS itu pun sebagian ada yang nonaktif nah kita berkomitmen dengan pemerintahan daerah untuk meningkatkan ke peserta an BPJS di Kabupaten Garut,” tuturnya
Lanjut Yudha, salain itu tadi juga ada permintaan pengadaan bak sampah, nanti dari dua sumber kita akan mengusulkan lewat aspirasi apakah pokok-pokok pikiran DPRD untuk pengadaan bak sampah atau kalau pengin segera cepat kita CSR BUMN maupun BUMD
“Karena pemerintah daerah pun sekarang mulai fokus penggunaan dana CSR untuk permasalahan warga, mungkin kita akan menyampaikan ke beberapa BUMD seperti BJB untuk pengadaan bak sampah di lantaran sungai Cipeujeuh agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan,” tandasnya
Terakhir adanya pengajuan KIP kuliah, ada warga yang ingin melanjutkan anaknya kependidikan tinggi tapi tidak mampu, tentu kita akan komunikasi dengan Dinsos Garut karena Pak presiden Jokowi menganggarkan untuk KIP itu sekitar 20 triliun, Harapan Kita ini bisa tepat sasaran ke keluarga tidak mampu agar banyak anak-anak keluarga tidak mampu bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke perguruan tinggi.
“saya selaku anggota DPRD walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan akan berusaha menjembatani kepentingan masyarakat di sini agar masyarakat di sini merasakan kehadiran negara,” pungkasnya (J Wan)
Editor; Thio Alli
