Anggota DPRD Dorong Pemkab Garut Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi

KORAN-FAKTA.ID  – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Garut. Salah satunya terjadi di Kampung Sudika Indah RT 02/RW 13, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Sabtu (11/04/2026) malam.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Garut dipicu hujan deras disertai angin kencang dengan intensitas tinggi dalam sepekan terakhir.

Anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, mendorong Pemerintah Kabupaten Garut segera menetapkan status siaga bencana serta melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana hidrometeorologi.

“Sebagai wakil rakyat, saya sangat berharap Pemkab Garut menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi,” ujar Yudha saat meninjau langsung lokasi banjir Minggu (12/04) dini hari pukul 03.00 WIB

Ia menyampaikan bahwa bersama BPBD Garut, TAGANA Dinas Sosial, PMI, dan sejumlah relawan, pihaknya telah meninjau beberapa titik terdampak bencana, di antaranya Kampung Sudika Indah, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul. Selain itu, banjir juga terjadi di Kota Wetan, Regol, Cimuncang, serta sejumlah titik lainnya. Longsor juga dilaporkan terjadi di berbagai lokasi.

“Pagi tadi saya bersama BPBD Garut meninjau Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, di mana terdapat lima rumah tertimpa longsoran. Di Desa Karamatwangi, tepatnya di Kampung Legok, juga terjadi rumah yang tergerus longsor. Beberapa hari lalu, longsor juga terjadi di Kelurahan Cimuncang, menimpa rumah warga. Laporan lain menyebut ada rumah tertimbun longsor di Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, dan sore tadi kami menerima laporan ada tujuh rumah rusak akibat angin puting beliung di Desa Pemekarsari, Kecamatan Banyuresmi,” jelasnya.

Menurut Yudha, penetapan status siaga bencana akan mempermudah pergeseran anggaran BTT untuk kebutuhan penanggulangan bencana serta mengoptimalkan mobilisasi personel dari berbagai unsur, seperti PMI, TAGANA, BPBD, dan relawan lainnya.

“Mobilisasi personel dan penanganan bencana di berbagai lokasi membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Warga yang rumahnya rusak berat harus segera dibantu,” ujarnya.

Yudha berharap Pemkab Garut segera menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi sesuai dengan arahan BMKG, mengingat curah hujan tinggi diprediksi masih akan berlangsung hingga April 2026. (J Wan)