KORAN-FAKTA.ID – Aktivis muda Garut, Ahmad Fajar Mutahari, mengecam keras pernyataan anggota DPR RI dari Partai NasDem yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan anggota dewan hingga 10 tahun. Menurut Ahmad Fajar, wacana ini menunjukkan betapa elit politik semakin menjauh dari kepentingan rakyat dan prinsip demokrasi.
“Usulan memperpanjang masa jabatan dewan hingga 10 tahun sama sekali tidak masuk akal dan tidak mendesak. Dasar yang dipakai, yaitu pengembalian modal politik, jelas bukan aspirasi rakyat, tapi kepentingan politisi untuk mempertahankan kursi mereka,” tegas Ahmad Fajar pada Jumat, 21 November 2025 melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp
Ia menilai pernyataan itu justru melemahkan prinsip demokrasi yang menekankan pembatasan kekuasaan dan pengawasan publik melalui pemilu periodik. “Indonesia bukan kerajaan. Kekuasaan harus diuji rakyat setiap lima tahun. Jika masa jabatan diperpanjang sampai 10 tahun, di mana kontrol rakyat? Di mana akuntabilitas? Ini ancaman nyata bagi demokrasi,” ujarnya.
Ahmad Fajar juga menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR saat ini, dan menyebut wacana semacam ini hanya memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya. “Alih-alih memperbaiki kinerja dan memperkuat fungsi legislasi serta pengawasan, mereka sibuk merancang kenyamanan sendiri. Jabatan adalah mandat rakyat, bukan ladang keuntungan politisi,” tegasnya.
Ia meminta anggota DPR, termasuk Muslim, untuk mencabut wacana tersebut dan meminta maaf kepada publik karena pernyataannya tidak sensitif terhadap kondisi bangsa. “Rakyat sedang menghadapi ekonomi sulit, harga kebutuhan naik, dan pengangguran tinggi. Namun mereka justru memikirkan memperpanjang masa jabatan. Ini tidak etis,” katanya.
Ahmad Fajar menegaskan bahwa masyarakat sipil, termasuk aktivis muda dan pemuda daerah, akan terus mengawal isu ini agar tidak berkembang menjadi agenda politik yang merugikan demokrasi Indonesia. (*)
