KORAN-FAKTA.ID – Bu Empol, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial di Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, mengundurkan diri sebagai penerima bantuan tersebut karena merasa telah terlalu lama menerima bantuan selama 17 tahun dan berkeinginan memberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Syifa, Pendamping PKH Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
Syifa mengatakan bahwa Ibu Empol mengundurkan diri dari kepesertaan KPM program PKH secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapa pun atau graduasi sejahtera mandiri, karena ingin berwirausaha dengan membuka warung kopi dan menjual cemilan gorengan.
![](https://koran-fakta.id/wp-content/uploads/2024/06/1718542063443_copy_1200x675-1024x576.jpg)
Langkah pengunduran diri sebagai peserta KPM program PKH oleh Ibu Empol ini tentu mendapatkan apresiasi langsung dari Ketua DPD PKS Garut, dr. Helmi Budiman, dan Ketua DPC PDI-Perjuangan Garut, Yudha Puja Turnawan, saat menemui Ibu Empol di kediamannya pada Minggu (16 Juni 2024).
Yudha Puja Turnawan, yang juga Anggota DPRD Garut, menyampaikan, Hari ini saya berkunjung ke Ibu Empol, warga Kampung Pasir Muncang RT.01/RW.02 Desa Dangdeur Kecamatan Banyuresmi. Saya mendapatkan informasi dari pendamping PKH, Ibu Syifa, bahwa Ibu Empol ini graduasi atau inisiatif keluar sendiri sebagai penerima PKM PKH.
“Dia ingin keluar sebagai penerima PKH dan memberikan kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Tentunya ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya,” ucapnya.
![](https://koran-fakta.id/wp-content/uploads/2024/06/1718542097447_copy_1200x675-1024x576.jpg)
“Padahal menurut saya, Ibu Empol ini masih sangat layak untuk menerima PKH, melihat kondisi rumahnya yang semi permanen. Beliau juga masih memiliki anak yang bersekolah, satu di kelas 3 SD dan satu di kelas 1 SMK. Tentunya beliau membutuhkan komponen Bansos seperti PKH, tetapi atas kesadaran sendiri, beliau merasa ada orang lain yang lebih berhak untuk menerima KPM PKH,” tambah Yudha.
Dikatakan Yudha, tentunya ini harus diapresiasi, dan saya selaku anggota DPRD akan berusaha semaksimal mungkin agar Ibu Empol mendapatkan bantuan kewirausahaan, apakah itu dari APBD Garut atau dari APBN lewat Kemensos RI. Ini akan saya laporkan juga kepada Balai Lembang kemudian kepada Sekjen Kemensos RI.
“Ini fenomena yang luar biasa, menurut saya. Kalau dilihat dari kondisi rumah yang seperti ini, Ibu Empol itu bukan keluarga sejahtera, tapi beliau memutuskan tidak mau lagi menerima PKH karena merasa memang ada orang lain yang lebih membutuhkan komponen Bansos KPM PKH tersebut.” Imbuhnya
Ia menyebutkan, Semoga ini bisa jadi cermin juga untuk kita semua, karena masih banyak komponen Bansos yang tidak tepat sasarannya. Orang kaya menerima bansos, dan orang miskin tidak menerima bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Ini agar ada perbaikan data ke depannya. Harapan saya selaku anggota dewan, Pemkab Garut bisa memberikan perhatian dan bantuan wirausaha kepada Ibu Empol agar setelah tidak menerima PKH, beliau bisa meningkatkan kebutuhan keluarganya lewat usaha tersebut. Beliau curhat ingin membuka warung kopi di depan rumah, pungkasnya. ( J Wan)